Hi, KIRKA –Komisi II DPRD Tebo, Selasa (16/09/2025) mengundang warga dan pemerintah desa Punti Kalo Kecamatan Sumay, hingga TNI AD Kompi Senapan B untuk duduk semeja membicarakan polemik sengketa lahan di Desa Punti Kalo yang Kembali mencuat.
Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko memimpin langsung jalannya rapat bersama Wakil Ketua I Ihsannudin dan Ketua Komisi II Tibrani. Di kursi undangan tampak hadir Komandan Yonif TP 844/KB, Letkol Infanteri Viko Hendrika Sandro, Kades Punti Kalo hingga para tokoh masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Punti Kalo, Desi Suhendra, dengan lantang menyuarakan keresahan warga. Menurutnya, TNI AD mengklaim 240 hektare lahan di wilayah Punti Kalo sebagai kawasan militer. Padahal, kata dia, masyarakat punya bukti kuat atas tanah itu. “Kami punya sporadik, Sertifikat Hak Milik, bahkan dokumen lainnya. Jadi jelas ada dasar hukum yang sah,” tegasnya.
Merespons itu, Letkol Inf. Viko tidak menutup diri. Ia menegaskan pihaknya terbuka dan siap menempuh jalur kroscek bersama. “Silakan masyarakat menunjukkan dokumen. Kita buktikan bersama-sama, agar jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan,” ucapnya menenangkan.
DPRD Tebo tak tinggal diam. Ihsannudin, Wakil Ketua I DPRD, mengumumkan hasil rapat: sebuah tim khusus akan dibentuk. Tim ini diketuai Kaban Kesbangpol dan Kabag Pemerintahan, yang akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tebo untuk melakukan verifikasi. “Salinan surat-surat warga dikumpulkan dulu lewat Kades Punti Kalo, lalu BPN yang akan memverifikasi,” ujarnya memberi penekanan.
Langkah ini dianggap sebagai jalan tengah untuk meredam ketegangan. Proses verifikasi diharapkan bisa menjawab, siapa sesungguhnya pemilik sah 240 hektare lahan tersebut. Dengan begitu, sengketa tak lagi jadi bara yang memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Harapan masyarakat sederhana: keadilan ditegakkan tanpa memihak. Mereka ingin hak yang sah diakui, dan keberadaan TNI AD tetap dihormati. Rapat yang berlangsung panas itu akhirnya ditutup dengan satu pesan: semua pihak menunggu hasil verifikasi BPN, sebagai penentu kejelasan masa depan lahan Punti Kalo.